Hikmah
Selasa, 09 Maret 2010 08:26 WIB
Belasan perempuan yang tergabung dalam Serikat Muslimah Indonesia (Seruni) Semarang menggelar aksi menuntut pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjamin kebebasan menggunakan jilbab bagi perempuan muslim.
"Pemerintah saat ini belum menjamin secara penuh adanya kebebasan berjilbab dimanapun," kata koordinator aksi Eka Nur saat berorasi di kawasan videotron Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (9/3). Menurut Eka, penggunaan jilbab bagi perempuan muslim di seluruh dunia merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh setiap negara.
Untuk itu, kata dia, PBB harus membuat peraturan tentang hak dan kebebasan penggunaan jilbab bagi setiap perempuan muslim serta pemerintah harus bertanggung jawab dan menjamin mengenai hal tersebut.
"Selain itu, pemerintah segera membuat kebijakan dari pusat ke daerah untuk mempermudah perempuan muslim yang berjilbab baik terkait dengan administrasi, institusi pendidikan, pemerintahan, institusi tempat kerja serta lembaga lainnya," ujarnya.
Eka mencontohkan, larangan berjilbab tidak hanya di institusi pendidikan saja tapi juga di tempat kerja dan dalam peraturan untuk membuat identitas diri seperti pada saat pembuatan foto surat izin mengemudi (SIM) dan foto ijazah.
Ia mengharapkan, pemerintah dapat bertindak tegas serta memberikan sanksi bagi institusi yang melakukan pelarangan menggunakan jilbab terhadap perempuan muslim dalam bentuk apapun.
"Kami juga mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung hak dan kebebasan berjilbab bagi seluruh perempuan muslim di Indonesia," kata Eka.
Sumber : www.nu.or.id
Serikat Muslimah Indonesia Tuntut Kebebasan Berjilbab
Belasan perempuan yang tergabung dalam Serikat Muslimah Indonesia (Seruni) Semarang menggelar aksi menuntut pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjamin kebebasan menggunakan jilbab bagi perempuan muslim.
"Pemerintah saat ini belum menjamin secara penuh adanya kebebasan berjilbab dimanapun," kata koordinator aksi Eka Nur saat berorasi di kawasan videotron Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (9/3). Menurut Eka, penggunaan jilbab bagi perempuan muslim di seluruh dunia merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh setiap negara.
Untuk itu, kata dia, PBB harus membuat peraturan tentang hak dan kebebasan penggunaan jilbab bagi setiap perempuan muslim serta pemerintah harus bertanggung jawab dan menjamin mengenai hal tersebut.
"Selain itu, pemerintah segera membuat kebijakan dari pusat ke daerah untuk mempermudah perempuan muslim yang berjilbab baik terkait dengan administrasi, institusi pendidikan, pemerintahan, institusi tempat kerja serta lembaga lainnya," ujarnya.
Eka mencontohkan, larangan berjilbab tidak hanya di institusi pendidikan saja tapi juga di tempat kerja dan dalam peraturan untuk membuat identitas diri seperti pada saat pembuatan foto surat izin mengemudi (SIM) dan foto ijazah.
Ia mengharapkan, pemerintah dapat bertindak tegas serta memberikan sanksi bagi institusi yang melakukan pelarangan menggunakan jilbab terhadap perempuan muslim dalam bentuk apapun.
"Kami juga mengharapkan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung hak dan kebebasan berjilbab bagi seluruh perempuan muslim di Indonesia," kata Eka.
Sumber : www.nu.or.id
Gabung Jadi Santri
Segeralah bergabung dan temukan sahabat anda sesama santri untuk bersilaturahmi.Dari Blog Santri
Ini adalah postingan pertamaku saat bergabung bersama MediaSantri Blog.Kedepan InsyaAllah saya akan coba terus menulis di blog tercinta saya ini
Perburuan terhadap jejaring teroris memasuki babak baru. Seminggu setelah ditahan atas dugaan terlibat dalam pendanaan terorisme, Muhammad Ricky Ardhan alias
Apakah orang lain akan merasa kehilangan kita bila kita tidak hadir? Apakah orang lain akan menyesali kematian kita yang dirasa begitu
Santri Baru
